Koto Tuo, 24 Juli 2026– Pemerintah Nagari Koto Tuo melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Koto Tuo Tahun 2027 pada Jumat, 24 Juli 2026 di Ruang Pertemuan Lt. II Kantor Wali Nagari Koto Tuo. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan nagari secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Bundo Kanduang, pengurus masjid, kepala sekolah, LINMAS, pengurus koperasi, serta anggota Musrenbang lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Pj. Wali Nagari Koto Tuo, Bapak Heries, S.H, yang menyampaikan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan nagari telah dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari Rembuk Stunting, dilanjutkan dengan berbagai tahapan perencanaan hingga verifikasi usulan Musyawarah Nagari. Beliau menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari agar program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung kemajuan Nagari Koto Tuo.

Selanjutnya, Musrenbang RKP Nagari Koto Tuo Tahun 2027 dibuka secara resmi oleh Camat IV Nagari yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Bapak Fadhilah, S.Kom. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah sehingga mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian arahan mengenai pelaksanaan Musrenbang oleh Bapppeda Kabupaten Sijunjung yang disampaikan oleh Bapak Mario Hardes, serta arahan dari Koordinator P3MD, Bapak Iswandi Ramora. Dalam penyampaiannya, dijelaskan pentingnya penyusunan RKP Nagari yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.

Pada sesi musyawarah, peserta dibagi ke dalam dua kelompok diskusi, yaitu Kelompok Rancangan RKP Nagari dan Kelompok Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan (DU-RKP). Masing-masing kelompok membahas usulan pembangunan yang telah dihimpun dari masyarakat, kemudian melakukan perangkingan usulan berdasarkan skala prioritas. Hasil dari pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penetapan program-program prioritas yang akan dimuat dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Koto Tuo Tahun Anggaran 2027,sekaligus sebagai daftar usulan pembangunan yang akan diajukan pada tahapan perencanaan berikutnya.

Melalui pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga program-program yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong terwujudnya pembangunan Nagari Koto Tuo yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (Nadira Bunga Prischilla)